Sabtu, 27 Juni 2009

Bisakah membangun tanpa utang?

Utang Indonesia sudah menggunung. Sementara peluang meminta pengampunan utang juga dilewatkan. Para ekonom melihat, membangun tanpa utang itu bisa dilakukan dengan efisiensi anggaran. Bisakah Indonesia membangun tanpa utang?

Di era pemerintah saat ini, sekitar sepertiga dari anggaran digunakan untuk membayar pokok bunga dan cicilan utang. Sebagian besar dari utang tersebut telah dikorupsi para pejabat pada masa pemerintahan lalu dan itu diketahui Bank Dunia maupun negara kreditor.

Sehingga utang tersebut bisa diklasifikasikan sebagai ‘utang najis' (odious debt) yang harus direnegosiasi ulang sehingga beban rakyat lebih kecil. "Tapi, karena mental pejabat kita, Indonesia telah kehilangan tiga kali kesempatan melakukan negosiasi, yaitu ketika transisi pemerintahan otoriter ke demokratis, kemudian perang melawan terorisme dan ketika bencana tsunami," kata ekonom senior Rizal Ramli, baru-baru ini.

Ekonom Iman Sugema menuturkan, para pejabat Indonesia tidak mau meminta potongan pokok dan bunga utang ketika ada kesempatan historis tersebut.

Baru setelah ada tekanan publik saat Tsunami, pejabat Indonesia meminta potongan utang tiga bulan kemudian ketika momentum perhatian dari seluruh dunia sudah nyaris hilang. "Tidak aneh potongan utang yang didapat sangat kecil," kata ekonom Inter-CAFE itu.

Sementara ekonom UGM Sri Adiningsih melihat, utang acapkali dipakai untuk hal-hal yang tak substansial seperti bantuan langsung tunai (BLT), reformasi perpajakan, kredit usaha rakyat (KUR), bantuan operasional sekolah (BOS) dan seterusnya, yang sangat memberatkan anggaran dan menjjadi beban bagi generasi mendatang.

Ketergantungan terhadap utang bisa juga dikurangi dengan mengubah pola pengeluaran pemerintah, terutama yang selama ini digunakan untuk pembelian barang-barang modal (capital spending) berjumlah sekitar Rp 400 triliun per tahun.

Jadi, pemerintah tidak perlu lagi membiayai pembelian peralatan dan barang modal, seperti untuk membangun kantor instansi baru, pengadaan mobil pejabat, dan lain-lain yang perlu anggaran besar untuk pemeliharaan.

Untuk menggantikan barang modal tersebut, pemerintah cukup melakukan leasing (sewa-guna) dengan perkiraan biaya sekitar Rp 70 triliun saja. "Dengan demikian, ada penghematan Rp 330 triliun per tahun dari dana APBN," tambah Rizal.

Dana sebesar itu bisa digunakan untuk membangun jaringan kereta api trans Sumatera, trans Kalimantan, trans Sulawesi, trans Papua, dan berbagai proyek infrastruktur lainnya.

Ketergantungan pada utang bisa juga dikurangi secara drastis dengan cara perang terhadap korupsi, penegakan hukum tanpa tebang pilih, peningkatan efisiensi anggaran, dan penghentian pembelian mobil dan rumah pejabat serta pembangunan kantor-kantor pemerintah. Hanya saja penghematan dan efisiensi ini hanya akan efektif jika didahului dengan reformasi birokrasi yang agresif.

dikutip dari :

http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&task=view&id=98259&Itemid=71

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar